JAKARTA, 29 April 2026 – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya menggelar Konsolidasi Strategis sebagai ruang merumuskan gagasan, memperkuat solidaritas, dan menegaskan kontribusi pekerja BUMD dalam agenda pembangunan. Forum ini membahas isu ketahanan pangan nasional, transformasi layanan publik dan digitalisasi, pembangunan inklusif, hingga pembentukan gagasan Tim Pengawasan Human Capital di BUMD sebagai langkah memperkuat tata kelola SDM dan transformasi organisasi.
Dalam pertemuan ini, Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya menegaskan bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah bukan sekadar aturan formal, tetapi prinsip yang sejak awal wajib ditaati dan dijalankan secara konsisten. Terlebih bagi BUMD sebagai perusahaan plat merah, kepatuhan terhadap regulasi, penghormatan terhadap hak pekerja, dan penerapan tata kelola yang baik seharusnya menjadi teladan, bukan justru menyisakan ruang ketidakpatuhan. BUMD harus menjadi contoh bagaimana aturan dijalankan, hubungan industrial dibangun secara sehat, dan transformasi dilakukan dengan menjunjung keadilan.
Sebagai bagian dari kritik yang konstruktif, Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya memandang bahwa keberhasilan program strategis pemerintah tidak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh BUMD untuk disiplin terhadap aturan, profesional dalam pengelolaan, serta serius membangun Human Capital sebagai aset strategis perusahaan. Karena transformasi tidak cukup hanya dengan target-target kinerja, tetapi juga harus ditopang penghormatan pada regulasi, kesejahteraan pekerja, dan tata kelola yang berintegritas.
Bagi Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya, May Day bukan hanya ruang menyampaikan tuntutan, tetapi momentum menghadirkan gagasan dan pengawalan. Sebab pekerja bukan hanya bagian dari sistem kerja, melainkan bagian dari penjaga arah perubahan.
BUMD sebagai perusahaan plat merah harus menjadi teladan kepatuhan hukum, teladan pelayanan publik, dan teladan penghormatan terhadap pekerja.
“Jika BUMD adalah wajah negara dalam pelayanan publik, maka kepatuhan pada hukum dan penghormatan pada pekerja harus menjadi wajah pertamanya.”
