Talut Haya Pulau Hancur, Aktivis Desak Langkah Darurat Pemda SBB dan Gubernur Maluku

Jakarta– Lambannya respons Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap kerusakan infrastruktur pesisir memicu kekhawatiran massal. Di Dusun Haya Pulau, Desa Sole, Kecamatan Waisala, warga kini dibiarkan bertaruh nyawa menghadapi “amukan” musim timur tanpa perlindungan talut yang memadai.

Kondisi talut penahan ombak yang hancur sejak setahun lalu seolah menjadi bukti bisu pengabaian otoritas setempat terhadap keselamatan warga. Retakan besar dan runtuhnya material talut membuat batas antara laut dan pemukiman kini nyaris hilang.

Tanggung Jawab Pemda SBB Dipertanyakan?

Aktivis Pemerhati Masyarakat Pesisir menyayangkan sikap Pemda SBB yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ketiadaan kebijakan anggaran untuk penanganan darurat di wilayah pesisir ini dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang fatal.

“Kondisi ini sudah berlangsung sejak tahun lalu berdasarkan informasi yang kami himpun. Harus ada perhatian serius dari pemerintah. Jangan tunggu ada korban jiwa baru semua sibuk meninjau lokasi,” tegas Mato, Aktivis Pemerhati Masyarakat Pesisir, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memiliki skema mitigasi bencana yang jelas, terutama bagi desa-desa yang secara geografis berada di garis depan hantaman musim timur. Kerusakan infrastruktur ini bukan sekadar soal kerugian materil, melainkan kegagalan pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi rakyatnya.

Desakan Intervensi Gubernur Maluku

Melihat respons yang lambat di tingkat kabupaten, Aktivis mendesak adanya gerak cepat dari Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku diminta segera menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau BPBD Provinsi untuk mengambil alih penanganan talut Haya Pulau sebelum musim timur mencapai puncaknya.

“Jika Pemkab SBB terus berdalih soal keterbatasan, kami minta Bapak Gubernur turun tangan. Ini persoalan keselamatan hidup. Energi gelombang yang langsung menghantam rumah warga adalah ancaman nyata, bukan lagi sekadar teori abrasi,” tambah Mato.

Kini, masyarakat Haya Pulau hanya bisa menatap cemas ke arah laut setiap kali angin kencang bertiup. Mereka berharap penderitaan ini segera dijawab dengan aksi nyata oleh pemangku kebijakan, sebelum garis pantai benar-benar menelan ruang hidup mereka.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *