Oleh: Abdul Ghofar – Analis kebijakan publik
DETIKINSIDE.COM – Di tengah lanskap global yang masih diliputi ketidakpastian, kinerja perekonomian Indonesia pada awal 2026 menunjukkan daya tahan yang patut diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen (year on year), melanjutkan tren stabil di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi pun terkendali di kisaran 2,42 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka terus menurun.
Sekilas, gambaran ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi domestik tetap kokoh. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi menjadi penopang utama. Di sisi eksternal, surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut memperkuat bantalan ekonomi nasional.
Namun, di balik narasi optimisme tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menyimpan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Ekspansi Fiskal yang Perlu Dijaga
Hingga Maret 2026, realisasi belanja negara tumbuh signifikan sebesar 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan strategi ekspansi fiskal yang agresif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Belanja tersebut diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Program bantuan sosial, subsidi energi, serta berbagai stimulus konsumsi selama periode Ramadan dan Idulfitri menjadi motor penggerak daya beli masyarakat.
Namun, akselerasi belanja ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kualitas belanja tersebut mampu menciptakan dampak jangka panjang?
Lonjakan belanja barang dan subsidi, misalnya, perlu diimbangi dengan peningkatan belanja produktif yang menghasilkan multiplier effect lebih besar. Tanpa itu, ekspansi fiskal berisiko hanya menjadi instrumen jangka pendek yang tidak cukup kuat menopang pertumbuhan berkelanjutan.
Ketergantungan pada Faktor Eksternal
Di sisi penerimaan, kinerja APBN terlihat cukup impresif. Pendapatan negara tumbuh 10,5 persen, dengan penerimaan pajak meningkat hingga 20,7 persen. Peningkatan ini didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi serta implementasi sistem perpajakan yang semakin digital.
Namun, struktur penerimaan masih menunjukkan kerentanan. Kinerja PNBP, khususnya dari sektor sumber daya alam, sangat bergantung pada dinamika harga komoditas global. Ketika harga emas, tembaga, dan nikel naik, penerimaan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga minyak langsung menekan penerimaan migas.
Ketergantungan ini menempatkan APBN pada posisi rentan terhadap gejolak eksternal. Konflik geopolitik, seperti yang terjadi di Timur Tengah, berpotensi mendorong kenaikan harga energi global. Dampaknya tidak hanya pada penerimaan, tetapi juga pada lonjakan beban subsidi energi.
Subsidi dan Risiko Fiskal
Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Maret 2026 mencapai Rp118,7 triliun, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. APBN kembali memainkan peran sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi.
Kebijakan ini memang penting dalam jangka pendek. Namun, tanpa reformasi yang lebih terarah, subsidi energi berpotensi menjadi beban fiskal yang semakin sulit dikendalikan.
Di sinilah dilema kebijakan muncul: antara menjaga stabilitas sosial melalui subsidi dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Defisit Terkendali, Risiko Tetap Ada
Secara agregat, defisit APBN masih berada pada level yang relatif aman, yakni sekitar 0,93 persen terhadap PDB hingga Maret 2026. Rasio utang pemerintah juga masih terjaga di kisaran 40 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas yang diatur undang-undang.
Meski demikian, ruang fiskal tidak sepenuhnya longgar. Risiko tetap mengintai, terutama jika terjadi tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global atau pelemahan nilai tukar.
Ketergantungan pada pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) juga perlu dicermati. Meskipun pasar SBN masih menunjukkan kepercayaan yang kuat, perubahan sentimen global dapat dengan cepat memengaruhi biaya pembiayaan.
Tantangan Pengawasan dan Reformasi
Dalam konteks ini, peran pengawasan menjadi semakin krusial. APBN tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kualitas kebijakan dan efektivitas implementasi.
Penguatan basis pajak, reformasi subsidi, serta peningkatan kualitas belanja menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Di saat yang sama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang harus terus dijaga.
Lebih dari itu, diperlukan strategi fiskal yang bersifat antisipatif. Ketika kondisi ekonomi sedang baik, pemerintah perlu membangun cadangan fiskal sebagai bantalan menghadapi krisis di masa depan.
Menjaga Momentum, Mengantisipasi Risiko
Kinerja APBN 2026 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada jalur yang relatif positif. Namun, tantangan ke depan tidak ringan.
Pertumbuhan ekonomi yang solid harus diimbangi dengan fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa itu, stabilitas yang terlihat hari ini bisa menjadi rapuh ketika dihadapkan pada guncangan global.
APBN, pada akhirnya, bukan sekadar instrumen anggaran. Ia adalah cerminan arah kebijakan negara—apakah hanya responsif terhadap situasi jangka pendek, atau mampu menjadi alat strategis untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.
Di tengah ketidakpastian global, pilihan itu menjadi semakin menentukan.
