JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan publik yang disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi. Pemerintah menyatakan bahwa penyampaian aspirasi, kritik, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi unjuk rasa.
“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujar Syahganda dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia menyebutkan, sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa meliputi lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.
Menurut Syahganda, berbagai persoalan tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi melalui operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka. Sementara itu, terdapat 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di bidang ekonomi, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 juga mencapai Rp1.539,2 triliun dengan penyerapan 2,19 juta tenaga kerja langsung.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, merevitalisasi sekolah, serta mempercepat digitalisasi pendidikan.
Terkait reformasi hukum, Syahganda mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penegakan hukum, pencegahan kebocoran anggaran, serta penyelamatan kekayaan negara.
Adapun dalam aspek HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.
Syahganda menambahkan, Presiden Prabowo juga membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendengarkan masukan terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya melalui forum “Presiden Menjawab” yang berlangsung lebih dari 12 jam.
Meski demikian, ia mengakui berbagai capaian yang disampaikan pemerintah tidak berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Menurutnya, masih terdapat tantangan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Pemerintah, lanjut Syahganda, berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
_________
Penulis: Muhamad Fiqram
Editor: Julian
