DETIKINSIDE.COM | JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat menilai Indonesia tengah menghadapi krisis multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 11 Juni 2026, HMI Jakarta Barat menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang sebagai gejolak teknokratis semata, melainkan merupakan konsekuensi dari lemahnya tata kelola pemerintahan, krisis legitimasi kebijakan publik, serta menguatnya orientasi oligarkis dalam pengelolaan negara.
”Sebagai organisasi kader dan gerakan intelektual Islam, HMI memiliki tanggung jawab moral-historis untuk melakukan kontrol sosial terhadap arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor keadilan sosial, demokrasi konstitusional, dan keberpihakan terhadap rakyat,” demikian pernyataan HMI Jakarta Barat.
Soroti Pelemahan Rupiah
HMI Jakarta Barat menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang pada 8 Juni 2026 ditutup di level Rp18.188 per dolar Amerika Serikat. Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut menunjukkan kerentanan fundamental ekonomi nasional terhadap berbagai tekanan.
Menurut HMI, pelemahan rupiah yang mencapai hampir 9 persen sepanjang 2026 menjadi indikasi menurunnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi tersebut, menurut mereka, diperparah oleh potensi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia yang dinilai dapat menekan sektor ekspor nasional.
HMI juga menilai pemerintah belum mampu membangun kepercayaan pasar melalui komunikasi publik yang kredibel dan berbasis data ekonomi yang kuat.
Kritik Kenaikan Harga BBM
Selain persoalan nilai tukar rupiah, HMI Jakarta Barat turut mengkritik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Mereka menyoroti kenaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter serta Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter pada Juni 2026.
Menurut HMI, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi, distribusi, dan transportasi yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah disebut menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
Kecam Dugaan Korupsi Program MBG
Dalam pernyataannya, HMI Jakarta Barat juga mengecam dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
HMI menyoroti penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN.
Menurut HMI, kasus tersebut menjadi perhatian serius mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG.
”Korupsi dalam program pemenuhan gizi rakyat bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan bentuk pengkhianatan moral terhadap amanat konstitusi dan penderitaan rakyat,” tulis HMI dalam pernyataannya.
Singgung Kasus Nadiem Makarim
HMI Jakarta Barat juga menyoroti proses hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Organisasi tersebut menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa modernisasi birokrasi tanpa integritas moral berpotensi melahirkan bentuk baru korupsi berbasis teknologi dan digital.
Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Atas berbagai persoalan yang disoroti, HMI Jakarta Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan publik terhadap ekonomi nasional. HMI juga menolak kebijakan yang dinilai membebani rakyat melalui kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.
Selain itu, HMI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi MBG tanpa pandang bulu, mendorong reformasi tata kelola anggaran negara yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat demokrasi substantif, supremasi hukum, dan kontrol masyarakat sipil terhadap kekuasaan negara.
HMI Jakarta Barat turut mengajak mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat gerakan intelektual dan moral dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.
”Kami meyakini bangsa ini tidak sedang mengalami sekadar krisis ekonomi, melainkan krisis tata kelola dan krisis orientasi kekuasaan. Diperlukan keberanian moral dan kesadaran kolektif untuk mengembalikan negara kepada cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” tutup pernyataan tersebut.
