DETIKINSIDE.COM – Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (7/8).
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan serikat pekerja dalam mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan di sektor transportasi.
Ketua Umum SPTJ, Jan Oratmangun, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan beserta jajaran atas kesempatan berdialog mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi pekerja transportasi.
Dalam pertemuan tersebut, SPTJ menyampaikan tiga perhatian utama.
Pertama, implementasi struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundang-undangan. SPTJ menilai penerapan struktur dan skala upah merupakan instrumen penting untuk menciptakan sistem pengupahan yang transparan, objektif, dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan.
Kedua, penguatan pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. SPTJ berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan agar setiap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi, sehingga hak-hak pekerja terlindungi dan hubungan industrial dapat berjalan secara sehat.
Ketiga, peningkatan kompetensi pekerja sebagai langkah menghadapi perkembangan teknologi di sektor transportasi. Pengurus SPTJ, Riswan Karto, menekankan pentingnya program upskilling dan reskilling, khususnya bagi pramudi TransJakarta, seiring transformasi menuju penggunaan armada bus listrik.
“Transformasi transportasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pekerja harus dipersiapkan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap menjadi bagian dari masa depan transportasi Indonesia,” ujar Riswan Karto.
SPTJ berharap hasil audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis, meningkatkan kualitas SDM transportasi, serta memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
