JAKARTA – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jumat (17/7/2026). Mengusung tema “Memajukan Kesejahteraan Umum”, peringatan ini menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie atau Gus Choi menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, hingga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.
“Persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa, saya yakin target Indonesia Sejahtera 2045 dapat diwujudkan,” ujar Gus Choi.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk.
Dalam momentum HUT ke-59, DNIKS juga menetapkan lima agenda prioritas, yaitu memastikan kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, memperluas kesempatan kerja dan usaha produktif, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan, dan memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, filantropi, organisasi sosial, serta organisasi keagamaan.
Upaya tersebut dinilai selaras dengan langkah Pemerintah Provinsi Banten yang terus mendorong investasi di berbagai sektor untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya juga menyatakan komitmennya mempermudah investasi sebagai salah satu strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Rangkaian peringatan HUT ke-59 DNIKS telah berlangsung sejak Mei hingga Juli 2026 melalui sejumlah kegiatan, seperti Pelatihan TIK dan Literasi Digital bagi kelompok rentan serta Sarasehan Nasional bertema Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi kontribusi DNIKS sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan pentingnya akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Ke depan seluruh LKS harus semakin profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan maupun penyimpangan,” kata Gus Ipul.
