Maluku- Pendidikan di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, sedang berada dalam kondisi darurat. Hak-hak dasar generasi muda terancam akibat dugaan arogansi kekuasaan dan praktik mafia proyek yang menggerogoti fasilitas serta tatanan belajar-mengajar. Di tengah krisis ini, sorotan tajam tertuju pada lemahnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan serta buruknya kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
Sebagai penanggung jawab eksekutif di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan dinilai gagal menjamin kualitas infrastruktur dan iklim belajar yang kondusif di Desa Lumoy. Pembiaran terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah serta ketidakmampuan membendung intervensi kekuasaan memperlihatkan tumpulnya manajemen di tubuh Dinas Pendidikan. Alih-alih menjadi pelindung dan pengayom dunia pendidikan, Dinas Pendidikan justru terkesan menutup mata terhadap persekongkolan yang merugikan daerah dan mengorbankan siswa.
Di sisi lain, DPRD Buru Selatan yang memegang mandat pengawasan, penganggaran, dan legislasi juga dinilai abai. Sikap pasif dan minimnya tindakan konkret dari para wakil rakyat semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran serta kompromi politik demi kepentingan balas budi. Fungsi anggaran yang disetujui DPRD seolah hanya menjadi modal bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab tanpa disertai evaluasi maupun pengawasan lapangan yang ketat.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari gerakan mahasiswa. Bung AB, selaku Koordinator PSDM HIPMA Bursel Jakarta, menyuarakan perlawanan terhadap bobroknya tata kelola pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, khususnya di Desa Lumoy.
“DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan substansial terkait pendidikan, bukan malah menjadikannya alat untuk mencederai atau mempolitisasi ruang belajar di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau. Jika lembaga legislatif dan dinas terkait terus bungkam dan pasif, kami akan melakukan konsolidasi masif bersama seluruh mahasiswa Buru Selatan di Jakarta untuk memberikan peringatan keras. Mahasiswa siap mengambil alih fungsi kontrol sosial demi menyelamatkan masa depan anak-anak di daerah,” tegas Bung AB.
Guna memulihkan kepercayaan publik dan menepis tuduhan kompromi dengan mafia proyek, DPRD Buru Selatan bersama Kepala Dinas Pendidikan wajib merespons situasi ini melalui langkah konkrit.Lembaga legislatif dan eksekutif daerah tidak boleh terus menutup mata. Masa depan pendidikan anak-anak di Lumoy tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik maupun keuntungan pragmatis kelompok tertentu.
