Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Jakarta Raya menyampaikan tuntutan tegas kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rano Karno terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dugaan tersebut mencuat seiring adanya indikasi keterlibatan keluarga dalam pengelolaan dan penguasaan aset lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
HMI menilai bahwa dugaan penyalahgunaan kewenangan ini harus segera diusut secara transparan dan profesional guna menjaga integritas lembaga pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Kami mendesak KPK untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Siapa pun yang diduga terlibat praktik KKN harus segera diperiksa tanpa pandang bulu,” ujar Daud.
Selain itu, HMI Cabang Jakarta Raya juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan aset daerah. Menurut mereka, aset milik pemerintah merupakan kekayaan negara yang harus dikelola secara akuntabel dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami mendesak KPK untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap alur penguasaan dan pengelolaan lahan yang diduga bermasalah tersebut. Hal ini dinilai penting guna memastikan tidak adanya praktik penyimpangan yang merugikan keuangan daerah serta masyarakat luas” ucap Daud
HMI menegaskan bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mereka menilai perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Jakarta Raya menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum dari pihak berwenang.
HMI Cabang Jakarta Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk turut mengawasi dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
